NABIRE, OTONOMINEWS.ID – Sinergisitas berbagai pihak di Provinsi Papua Tengah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sangatlah penting. Ini terutama dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.
Dalam kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, tersebut, Togap mengingatkan berbagai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Hal ini seperti politik uang, gangguan keamanan, ujaran kebencian dan hoaks, netralitas aparatur sipil negara (ASN), konflik antar-pendukung pasangan calon, serta sengketa hasil Pilkada.
“Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dan stakeholder terkait,” kata Togap dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (05/08/2024).
Lebih lanjut dia mengungkapkan perlunya mengantisipasi masalah hukum yang berpotensi muncul pasca-Pilkada. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, gelaran tersebut kerap diwarnai gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentu ini menjadi warning atau peringatan kepada kita, khususnya bagi penyelenggara Pemilu di kabupaten, kota, provinsi, [termasuk] TNI dan Polri,” ungkap Togap.
Dirinya menyebutkan bahwa terdapat empat indikator Pilkada Serentak 2024 dinilai berhasil. Hal itu di antaranya berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar.