JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera memperbaiki layanan transportasi publik guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Pasalnya, kemacetan mengakibatkan Pemerintah DKI rugi Rp 65 triliun pertahun atau setara dengan Rp 178 miliar rupiah per hari.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Simon Lamakadu saat mengikuti rapat paripurna pemandangan umum tentang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (8/8).
Simon menjelaskan, kerugian tersebut karena adanya pemborosan bahan bakar minyak (BBM) saat kemacetan terjadi.
“Itu juga menyebabkan pemborosan BBM sekitar Rp 2,2 juta liter per hari. Sementara saat ini mode share transportasi publik Jakarta hanya 18 persen-an,” ujar Simon.
Untuk itu, ia mendukung Pemrov DKI yang akan menaikan anggaran subsidi transportsasi publik demi meningkatkan layanan dan fasilitas.
“Untuk itu kami mendukung Pemprov Jakarta untuk meningkatkan anggaran subsidi transportasi publik, yang dinaikkan menjadi Rp 5,5 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun,” imbuh Simon.
Sebab, lanjut Simon, dengan perbaikan layanan transportasi publik diharapkan masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Dengan begitu, bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
Dengan peningkatan layanan transportasi publik kami yakin masyarakat akan mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik,” tandas Simon.
Di sisi lain, anggota DPRD Jakarta Fraksi Demokrat, Ali Muhammad Johan meminta Pemprov mengintegrasikan transportasi umum untuk mengatasi kemacetan.
Pemprov Jakarta dinilai perlu membuat berbagai regulasi berorientasi kota layak huni dan pengaturan tata ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi). Salah satunya dengan mengintegrasikan jaringan KRL Commuter dengan moda transportasi lainnya di wilayah Jakarta.
“Fraksi Demokrat meminta dukungan dari Pemprov untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Provinsi Jakarta,” ujar Ali.***
