JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud membuka rapat koordinasi pembinaan pemerintah daerah urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (8/8), forum ini sebagai respon atas kejadian serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 lalu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan siber di tingkat pemerintah daerah.
Restuardy Daud membuka sekaligus memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Sulistyo; Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Aris Kurniawan; serta dihadiri oleh kepala dinas urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian tingkat provinsi.
Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berperan sebagai pembina umum, yang salah satunya melakukan pembinaan dan pengawasan pada urusan bidang persandian yang dapat memastikan seluruh data dan informasi penting milik negara terjaga kerahasiaannya dan aman dari ancaman siber dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip keamanan informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga teknis yaitu BSSN dan Kemkominfo.
Strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah salah satunya dalam mendukung penguatan keamanan siber sebagai salah satu langkah transformasi digital yang dapat dituangkan ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD.
