JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta membuka rapat koordinasi konsinyasi penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), beberapa waktu lalu di Sentral Cawang Hotel Jakarta.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (10/8), Chaerul menyampaikan pemilihan 10 DPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menetapkan Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka-Belitung, dan Morotai sebagai 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Chaerul menilai masing-masing DPP memiliki tantangan yang berbeda-beda. Namun secara umum, terdapat empat tantangan utama dalam pembangunan destinasi pariwisata.
Pertama, investasi pariwisata yang rendah. Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pariwisata.
Kedua, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, industri, dan masyarakat, baik dalam jumlah maupun kualitas.
Ketiga, masih rendahnya infrastruktur berkaitan dengan aksesibilitas dan atraksi pariwisata yang mendukung pergerakan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus).
