JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menanggapi apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan terkait prestasi pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan-nya.
Peneliti IDEAS, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), namun arus besar pembangunan infrastruktur prioritas di sepanjang 2016-2023 ini terlihat tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak.
“PSN yang telah dijalankan secara masif, seperti pembangunan jalan tol, hilirisasi tambang, dan pengembangan destinasi wisata super prioritas, seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, kenyataannya, sebagian besar penurunan angka kemiskinan lebih banyak disumbangkan oleh program-program bansos yang diluncurkan pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya pada Jum’at (16/08/2024).
Berdasarkan kajian IDEAS terhadap PSN Infrastruktur Jalan Tol (Nganjuk dan Pasuruan), PSN Hilirisasi Tambang (Morowali dan Halmahera Tengah) dan PSN Parawisata Prioritas (Manggarai Barat dan Lombok Tengah) menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi tambang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan signifikan mengurangi kemiskinan.
“Di lokasi dibangunnya PSN, progres penanggulangan kemiskinan berlangsung sangat lamban setelah PSN tersebut berjalan. Penurunan kemiskinan terjadi secara progresif justru terjadi di era sebelum PSN dibangun,” tutur Sri Mulyani.
Pembangunan jalan tol sering dilekatkan dengan rasionalitas antara permintaan perjalanan dan pertumbuhan ekonomi. Jalan tol menurunkan biaya logistik, memperbaiki rantai pasok, meningkatkan perdagangan dan mendorong industrialisasi.
“Namun kini semakin banyak bukti yang menunjukkan kontra argumen yang memutus keterkaitan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Sri Mulyani.
Sejak Desember 2018, dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berhasil tersambung dalam jaringan tol trans Jawa. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang banyak terdampak dengan pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi ini.
Pasca akselerasi pembangunan jalan tol, angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk terlihat menurun namun lamban.
“Angka kemiskinan turun hanya 0,25 persen per tahun dari 13,14 persen pada 2014 menjadi 10,89 persen pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 2.300 jiwa per tahun dari 137 ribu jiwa menjadi 116 ribu jiwa,” ungkap Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, hal tersebut berbeda jauh dari pengalaman Kabupaten Nganjuk di era tanpa jalan tol dimana angka kemiskinan turun secara progresif. Angka kemiskinan turun hingga 1,75 persen per tahun dari 25,83 persen pada 2006 menjadi 13,60 persen pada 2013, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 16.400 jiwa per tahun dari 225 ribu jiwa menjadi 141 ribu jiwa.
“Seiring sistem jejaring jalan tol yang semakin maju, pembangunan jalan tol baru hanya berkontribusi kecil pada produktivitas dan seringkali hanya merelokasi aktivitas ekonomi pada jarak yang tidak berjauhan. Meski jalan tol menurunkan biaya produksi bagi industri yang intensif menggunakannya, namun manfaatnya semakin menurun seiring waktu,” ucap Sri Mulyani.
Sri juga menyoroti kebijakan hilirisasi tambang yang diklaim pemerintah akan menciptakan kesejahteraan dan akan membawa Indonesia menjadi negara maju.
Selain penerimaan fiskal dari pajak ekstraktif dan penciptaan lapangan kerja, argumen untuk adopsi strategi hilirisasi tambang seringkali juga di dasarkan pada nasionalisme ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri melalui industrialisasi berbasis komoditas tambang.
“Terjangan hilirisasi nikel menerpa Kabupaten Morowali terutama sejak beroperasinya Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 2015. Hanya dalam 5 tahun, setengah dari produksi nikel Indonesia berasal dari kawasan IMIP yang mengukuhkan diri sebagai kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Asia Tenggara,” kata Sri Mulyani.
