IMIP seketika merubah wajah Kabupaten Morowali secara drastis dan melambungkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Secara angka, hilirisasi memang menaikan PDRB namun terlihat tidak berdampak luas bagi perekonomian lokal. Merepresentasikan kekuatan kapital global yang mengendalikan industri hilirisasi nikel yang terintegrasi secara vertikal, IMIP gagal menciptakan pertumbuhan inklusif di Kabupaten Morowali,” tutur Sri Mulyani.
Berdasarkan temuan IDEAS, pasca pembangunan infrastruktur hilirisasi industri pengolahan nikel, angka kemiskinan Kabupaten Morowali menurun namun lamban, hanya 0,47 persen per tahun, turun dari 16,37 persen pada 2015 menjadi 12,59 persen pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 523 jiwa per tahun, turun dari 37.600 jiwa menjadi 33.413 jiwa.
“Hal ini berbeda jauh dari pengalaman Kabupaten Morowali di era pra-hilirisasi dimana angka kemiskinan turun secara progresif. Angka kemiskinan turun hingga 1,90 persen per tahun, dari 30,14 persen pada 2006 menjadi 14,97 persen pada 2014, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 2.263 jiwa per tahun, dari 52 ribu jiwa menjadi 34 ribu jiwa,” ujar Sri Mulyani.
Pengalaman daerah sentra hilirisasi nikel ini secara jelas menunjukkan minimnya dampak kesejahteraan hilirisasi yang dapat ditelusuri dari fakta bahwa pertumbuhan tinggi daerah kaya nikel tersebut nyaris sepenuhnya berasal dari investasi swasta asing dan aktivitas ekspor – impor.
“Investasi besar dalam bentuk impor kapital dan teknologi, diikuti ekspor hasil hilirisasi, membuat keterkaitan dan dampak hilirisasi terhadap perekonomian lokal menjadi sangat minim,” tutur Sri Mulyani.
Daerah sentra nikel yang semula didominasi ekonomi rakyat berbasis pertanian dan perikanan, secara drastis kini dikuasai kapital raksasa global yang mengeksploitasi dan mengolah nikel untuk kemudian mengekspor hasilnya. Dengan keterlepasan hilirisasi dari sumber penghidupan utama masyarakat, tidak heran bila kemudian pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi akibat hilirisasi nikel, tidak memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Sri Mulyani berkesimpulan bahwa lompatan struktural daerah kaya nikel gagal menciptakan pembangunan inklusif, dan menjadi lebih terlihat sebagai penghisapan sumber daya lokal untuk kepentingan kapitalis global.
Selain PSN Jalan tol dan Hilirisasi Tambang, Sri Mulyani juga menyoroti pengembangan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu di Kawasan Mandalika. KEK Mandalika dibangun sebagai kawasan pariwisata terpadu tepi pantai dengan standar infrastruktur pariwisata kelas dunia mulai dari hotel dan resort, area komersial, taman hiburan hingga fasilitas olahraga yaitu sirkuit internasional dan lapangan golf.
Seiring transformasi Mandalika sebagai destinasi wisata tingkat dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah terdongkrak naik.
“Namun dampak kesejahteraan dari pembangunan destinasi wisata tingkat dunia ini terlihat rendah. Angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah menurun namun lamban, hanya 0,43 persen per tahun, turun dari 18,14 persen pada 2011 menjadi 12,93 persen pada 2023, dengan jumlah penduduk miskin turun hanya 2.355 jiwa per tahun, turun dari 158 ribu jiwa menjadi 130 ribu jiwa,” beber Sri Mulyani.
Pengalaman pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah di era pra destinasi wisata prioritas justru jauh lebih inklusif dengan angka kemiskinan mampu turun secara progresif.
“Angka kemiskinan turun hingga 2,02 persen per tahun, dari 27,98 persen pada 2006 menjadi 19,92 persen pada 2010, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 14.900 jiwa per tahun, dari 231 ribu jiwa menjadi 171 ribu jiwa,” papar Sri Mulyani.
“Infrastruktur adalah input penting untuk pembangunan. Namun, tanpa visi dan afirmasi yang kuat, dorongan besar melalui investasi infrastruktur bisa menjadi sia-sia tanpa dampak yang berarti pada produktivitas, pemerataan dan kemiskinan,” tutup Sri Mulyani.[]
