Khusus mengenai TKN 6 Kota Bekasi, Ade mengaku, pihaknya dikirimi rilis mengenai dugaan pungutan yang dilakukan. Tetapi pihaknya tidak menerima begitu saja.
“Saya bilang sama teman-teman wartawan PWI Bekasi Raya, jangan dinaikan dulu. Harus ada konfirmasi. Makanya pada saat itu saya meminta kepala sekolahnya untuk melakukan konfirmasi,” terang Ade.
Nyatanya, lanjut Ade, setelah dikonfirmasi dugaan itu tidak benar.
“Jadi kalau wartawan yang benar tidak akan membuat berita sepihak,” tambahnya lagi.
Ade meyakinkan para Kepala TKN Kota Bekasi tidak usah takut berhadapan dengan wartawan atau pun LSM. Kalau ada yang masih ngancam-ngancam bisa melaporkan ke PWI Bekasi Raya.
“Kami sudah membuka kotak pengaduan di website pwibekasi.com. Ibu-ibu bisa lapor kalau ada oknum yang mengaku wartawan mendatangi sekolahnya. Ibu punya hak tolak atas kehadiran mereka. Jadi tidak usah ngumpet-ngumpet. ” tambah Ade.
Menurut Ade tugas wartawan itu sebenarnya cuma dua, yakni klarifikasi dan konfirmasi.
“Nah kalau ada yang melakukan intimidasi atau investigasi, apalagi ujung-ujungnya minta duit transportasi, itu sudah tidak benar. Ibu-ibu harus melawan. Jangan takut, kami akan membantu ibu nanti,” tegas Ade.
Sementara itu Ketua Umum PJMI H. Ismail Lutan mengaku sangat sedih dengan kondisi yang dialami oleh para kepala TKN Kota Bekasi itu. Namun menurutnya, hal itu bukan cuma terjadi di Bekasi tetapi juga di daerah lain.
“Kondisi ini sudah kadung parah. Karena memang ada sejumlah oknum yang mengaku wartawan menjadikan sekolah sebagai sapi perahan. Kunci mereka untuk memeras adalah mengulik-ngulik penggunaan dana BOS,” katanya.
Bahkan, lanjut dia, mereka menggilir beberapa sekolah untuk mendapatkan uang transport. Mirisnya, ada yang ‘ditempeli’ dengan uang Rp. 50.000,- saja oleh kepala sekolah agar tidak ‘brisik’.
“Bayangkan cuma dengan uang Rp. 50.000,- ? Makanya ia menyarankan kepada para kepala sekolah itu, jangan sekali-sekali memberi oknum itu uang transport. Jika sekali diberi mereka akan datang lagi, dan teman-temannya juga akan mengerubungi,” tutur Ismail Lutan yang juga Pimpinan Umum parahyangan-post.com ini.
Ismail Lutan meminta Dinas Pendidikan memberikan perlindungan kepada guru dan kepala sekolah agar mereka terproteksi dari praktek-praktek kotor yang mencemarkan lembaga pendidikan tersebut, sehingga guru dapat mengajar dengan aman dan nyaman.[***]
