JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara usai ramai di media sosial terkait pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) KTP secara sepihak untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Heru Budi pun memastikan data kependudukan warga Jakarta aman dan tidak ada kebocoran.
“Dari kami data itu fix tidak ada kebocoran Pemprov DKI,” kata Heru Budi dalam keterangan resmi di Jakarta,d dikutip, Rabu (21/8).
Tetapi, kata Heru, soal dugaan pencatutan NIK warga DKI Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
“Terkait dengan tadi saya tidak komentar itu urusan Bawaslu,” ucapnya.
Senada, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan tidak ada kebocoran data.
“Karena memang data itu berada di Kemendagri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI tapi semua,” jelasnya.
Meski begitu, Budi mengatakan tidak akan melakukan investigasi terkait pencatutan NIK warga DKI Jakarta tersebut. “Enggak, karena kita memang tidak melakukan itu,” tegas Budi Awaluddin.
Sebelumnya warga Jakarta ramai-ramai memprotes jika KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun Wardhana maju calon independen di Pilgub DKI Jakarta 2024.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun hingga Sabtu kemarin.
PBHI menyatakan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99.
Sementara Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data yang ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.
Ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.
Dharma Pongrekun mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta mendatang.
“Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung,” kata Dharma dalam pernyataan di sebuah video yang diterima awak media, Minggu (18/8).
Dharma mengatakan pelbagai data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawannya itu kemudian di periksa oleh KPU. Ia mengatakan jika NIK warga yang bukan pendukungnya, maka akan tersaring dengan sendirinya.***
