Mendagri mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.
“Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru [kasih tahu] aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah,” pesan Mendagri.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menyediakan anggaran Pilkada. Pihaknya terus memastikan pemerintah daerah (Pemda) agar segera memenuhi pembiayaan tersebut.
Dirinya juga telah mengingatkan Pemda untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara, termasuk distribusi logistik. Pemda juga diimbau membantu penyelenggara Pilkada memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
“Nah, yang perlu kita (pemerintah) lakukan kami membantu KPUD, KPUD melakukan validasi, verifikasi di lapangan, orangnya ada enggak, dan lain-lain, apakah dia pindah, sudah jadi anggota TNI, Polri, pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, dan lain-lain,” ujar Mendagri.
Mendagri berharap, seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar.
“Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita,” pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya.[***]
