JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Langkah DPR RI yang akan mengesahkan Revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU) Pilkada menuai banyak kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, karena ditengarai sebagai upaya untuk menganulir putusan MK.
Eskalasi aksi unjuk rasa pun terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jakarta seiring rencana pengesahan RUU Pilkada tersebut.
Mencermati kondis tersebut, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus pun meminta agar DPR RI dapat mendengar aspirasi rakyat terkait putusan MK secara seksama.
“Bahwa betul pasti ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan atas putusan MK ini. Tapi, terpenting sebagai wakil rakyat kita juga harus mendengar aspirasi riil masyarakat,” ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Senator Dailami berharap, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif di Republik Indonesia dapat duduk bersama dan memberi penjelasan secara baik kepada masyarakat agar tidak timbul kegaduhan.
“Melihat aksi demonstrasi yang begitu luas, sebaiknya semua bisa duduk bersama, hilangkan ego sektoral,” ajaknya.
Menurut Senator Dailami, demokrasi yang baik di Indonesia harus bisa dijaga marwahnya. Untuk itu, perlu dibuat aturan yang komprehensif dan jelas agar tidak terjadi multitafsir.
