Dr. Zamzani juga menyoroti bahwa peran pemerintah provinsi dalam mengawal percepatan penurunan stunting belum optimal, dengan capaian konvergensi di tingkat provinsi yang masih rendah. “Berdasarkan laporan Tim Percepatan Pencegahan Stunting (TPPS) tahun 2023, tantangan utama dalam penurunan stunting berada pada tata kelola dan intervensi layanan,” ujarnya. Oleh karena itu, Kemendagri terus memperkuat peran pemerintah provinsi melalui penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah.
Sambutan selamat datang disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dr. Marisi, S.Pd., MM.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penanganan stunting adalah tugas kompleks yang memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Ia juga menyoroti bahwa meskipun penurunan angka stunting di Kota Bekasi menunjukkan hasil positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Acara dilanjutkan dengan diskusi talkshow yang membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan peran pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pengawasan konvergensi penurunan stunting. Talkshow ini menghadirkan pembicara dari Kemenko PMK, Bappenas, Setwapres, Kemenkes, dan BKKBN.
Dengan diadakannya Bimtek ini, diharapkan kapasitas pemerintah provinsi dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting dapat meningkat, serta koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia.
