“Dan sekaligus juga untuk sekali lagi memperkuat sistem pertahanan kita melalui peningkatan kesejahteraan rakyat di perbatasan. Jika daerah-daerah perbatasan itu makmur masyarakatnya, ini akan menjadi buffer zone (wilayah penyangga) untuk strategi pertahanan kita,” ungkap Mendagri.
Berkaitan dengan rencana jangka menengah Gerbangdutas tahun 2025-2029, Mendagri menjelaskan BNPP akan menginventarisasi daftar masalah di kawasan perbatasan. BNPP juga akan menggali informasi mengenai kebutuhan di tiap daerah perbatasan, baik meliputi infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan sebagainya yang diperlukan daerah.
Dengan begitu, pemerintah pusat bakal memilah persoalan yang dirasa penting untuk disesuaikan dengan prioritas nasional. Di samping itu, anggaran kebutuhan program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Nah di situ juga kita berharap dari APBD provinsi, kabupaten juga memberikan kontribusi, berapa pun juga sesuai kemampuan masing-masing. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi paling tidak 3 bulan sekali setiap tahun untuk melihat progres tiap-tiap target pekerjaan itu,” pungkas Mendagri Tito.
