“Karena apa pun juga adalah, image Ibu adalah istri Pj. [gubernur] yang harus netral. Dan kemudian mungkin beda dengan PKK yang bapaknya (suaminya-red) kader partai politik. Pak Safrizal dan Pak Sugito ini bukan kader [partai] politik, [melainkan] birokrat murni yang harus netral, [dengan status] ASN,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta para pengurus TP PKK untuk menggerakkan organisasi di daerah masing-masing agar semakin dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Sebagai koordinator bagi TP PKK tingkat kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi, misalnya, dapat mengadakan rapat rutin berkaitan dengan program pokok PKK.
“Buatlah rapat sekali paling tidak, [atau] dua kali mungkin dalam masa jabatan, buatlah sekali di awal, bangun komunikasi, apa yang dikerjakan tiap-tiap daerah,” ujarnya.
Mendagri meyakini pengalaman yang dimiliki oleh Safriati Safrizal dan Dya Sugito dalam organisasi pemerintahan dapat menjadi modal penting dalam memimpin PKK. Efektivitas organisasi PKK, kata dia, sangat bergantung pada kepemimpinan Ketua TP PKK dalam menggerakkan organisasi untuk menghasilkan dampak yang signifikan.
Oleh karena itu, ia meminta agar peran itu dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat. “Saya minta Ibu bisa full membantu suami [yang merupakan Pj. Gubernur] dengan cara menghidupkan PKK sekaligus belajar, dan pengalaman Ibu saya kira di organisasi dengan latar belakang pendidikan mudah-mudahan segera bisa berbuat lebih baik,” tandasnya.
