JAKARTA OTONOMINEWS – Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi KRL Jabodetabek dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menuai kritikan dari DPR RI.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan dimulai di 2025, sebagai skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek.
Namun DPR RI menilai, penerapan skema tersebut dikhawatirkan akan menambah kerumitan bagi pengguna jasa KRL.
Kritikan tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat, yang menilai, skema ini memiliki potensi menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan masyarakat pengguna KRL.
“Penggunaan NIK bisa menambah kerumitan dalam implementasi skema subsidi. Menurutnya, sistem verifikasi yang rumit dan kesalahan data NIK bisa menghambat akses masyarakat terhadap subsidi,” jelas Toriq dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (1/9/2024).
