Menurut Ronny, idealnya di Kota Bekasi dengan jumlah penduduk begitu banyak, sekitar 3 juta dan tersebar di 12 kecamatan, minimal memiliki 5 atau 6 RSUD yang menyebar.
“Sehingga warga yang tinggal jauh dari kota, masih mempunyai akses yang tidak jauh untuk mendapat layanan kesehatan,” kata Ronny.
Kemudian di bidang pendidikan, Ronny juga menyoroti masih minimnya sekolah negeri di Kota Bekasi, khususnya tingkat SMA dan SMK.
Terbukti masih banyak warga di pelosok yang sulit akses ke sekolah negeri sesuai dengan zona lingkungan.
Idealnya, kata Ronny, pemerintah menambah jumlah SMA dan SMK negeri di setiap kecamatan. Hal ini karena melihat rasio pendaftar PPDB lulusan SMP yang sudah tidak memenuhi daya tampung.
“Masih perlu dilakukan pemerataan pendidikan, dengan menambah jumlah SMA dan SMK negeri,” kata dia.
Hal ini menurut dia, sebagai langkah untuk meminimalisir potensi adanya siswa putus sekolah karena alasan tidak
diterima di sekolah negeri, sedangkan masuk ke sekolah swasta tidak ada biaya.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat anggota DPRD Kota Bekasi, politisi ini juga menilai hingga saat ini, warga Kota Bekasi masih kesulitan untuk menempuh pendidikan di tingkat SMA/SMK negeri.
Sebagai informasi, data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 lalu mencatat, di Kota Bekasi terdapat 260 siswa putus sekolah. Dengan rincian, 199 siswa di tingkat SD, 41 siswa di tingkat SMP, 11 siswa di tingkat SMA, dan 9 siswa di tingkat SMK.
