“Kita perlu melanjutkan upaya ini dengan komitmen yang lebih besar. Tahun 2025 adalah tahun strategis, dan kita harus memastikan bahwa semua sektor berperan aktif dalam penanganan stunting,” tegas Restuardy.
Ia juga menggarisbawahi pencapaian dalam penurunan prevalensi stunting yang satu setengah kali lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Restuardy menambahkan bahwa evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 35 provinsi telah berhasil melaksanakan aksi konvergensi dengan 11 provinsi mencapai penurunan lebih dari 10%.
Restuardy juga mengingatkan tentang pentingnya integrasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RENJA OPD, serta pemanfaatan dana desa dan sumber pembiayaan daerah lainnya.
“Efektivitas penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan selaras dengan mekanisme perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga pusat,” ujarnya.
Acara workshop diakhiri dengan sesi dialog yang dipandu Koordinator Substansi Kesehatan Kemendagri Arifin Hutagalung. Dialog ini menghadirkan berbagai pembicara dari BKKBN, Kemendes, Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas, yang membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan dana, integrasi perencanaan, dan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting.
Melalui workshop tersebut, diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dapat lebih bersinergi dalam mengatasi masalah stunting dan mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan program-program ini agar hasil yang optimal dapat tercapai.
