Hasil PL-KUMKM tahun 2023, diperoleh data sebanyak 13 juta data UMKM. Pendataan menyasar di 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian, baik yang menetap maupun tidak menetap. Dari total pendataan UMKM sebanyak 13.400.605, hanya terdapat 3,64% atau 494.226 data UMKM yang memiliki NIB.
Restuardy menjelaskan NIB perlu dimiliki pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas dan diakui oleh pemerintah agar dapat ikut pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah sesuai amanat Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kementerian/lembaga/Pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan pada tahun 2024 ini, pihaknya akan melanjutkan pendataan lengkap di empat provinsi dan 61 kabupaten/kota dengan target 4 juta UMKM.
Ia berharap agar pemerintah daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM yang mempunyai akun SIDT-KUMKM dapat berperan aktif dalam memperbarui data secara berkesinambungan. Selain itu, ia juga meminta agar terus dilakukan sinkronisasi apabila di masing-masing pemerintah daerah sudah memiliki aplikasi atau sistem data serupa.
