JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat tanggapan dari Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) Ir. R Haidar Alwi.
Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati bisa tidak bermanfaat secara politik, kecuali PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata R Haidar Alwi, Minggu (15/9/2024).
Menurut Haidar, kalaupun itu terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDIP. Terlebih PDIP merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu bahwa Prabowo tidak menginginkan adanya oposisi. Karena itu, PDIP pastinya akan jual mahal,” jelas R Haidar Alwi.
Selain itu, meskipun Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang sangat baik, ada beberapa faktor yang membuat PDIP sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, Faktor Sejarah Orde Baru
“Faktor sejarah, orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto. Dan kita tahu, ada Titiek Soeharto bersama Prabowo,” ungkap R Haidar Alwi.
Haidar meyakini, orde baru merupakan mimpi buruk dan memori kelam yang sangat membekas dalam ingatan Megawati.
