“Melalui program ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah rawan pangan seperti pada daerah terdampak bencana dan daerah dengan angka stunting tinggi. Mereka menerima paket PDRP berisi kebutuhan pokok dan bantuannya akan berbeda tiap tahunnya sesuai hasil kajian dari tim verifikasi,” ungkap Derry.
Kemudian sejak awal tahun 2024, Dinas Pangan juga menganggarkan 100 ton Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota yang ada.
Pada tanggal 10 Januari 2024 sebanyak 47.304 kilogram beras tersebut disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Limapuluh Kota. Pada 28 Januari 2024 sebanyak 28.980 kilogram disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya.
Kemudian pada 8 Maret 2024 sebanyak 157.771 kilogram beras cadangan disalurkan untuk korban bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Tanahdatar dan Kota Padangpanjang. Sementara pada 16 Maret 2024 sebanyak 194.890 kilogram beras juga disalurkan bagi korban bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan dan Pada 30 Mei sebanyak 7.385 kilogram beras dilakukan usai bencana banjir di Kota Sawahlunto.
Sementara itu, baru-baru ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan juga sudah menyalurkan kembali bantuan beras cadangan bagi masyarakat di tiga daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 104,7 ton. Bantuan itu merupakan bentuk respon cepat Pemprov Sumbar terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan habisnya stok beras karena terkendala pengiriman.
“Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar pemerintah hadir dalam setiap permasalahan masyarakat langsung merespons cepat laporan terkait habisnya stok beras. Daerah yang menjadi objek sasaran dalam pembagian bantuan itu adalah Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan,” urainya.
Bergerak Kendalikan Inflasi
Kepala Dinas Pangan Sumbar Derry Swasti mengatakan untuk masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan, pihaknya melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan juga turut ambil andil dalam persoalan pengendalian inflasi serta pemantauan harga.
“Kita terus bergerak tiap hari dalam memantau ketersediaan stok dan harga pangan di pasaran, selain itu pihaknya juga mengelar pasar murah untuk pengendalian inflasi yang secara teknis dilakukan UPTD DPAP atau yang lebih dikenal dengan TTIC memberikan subsidi kepada masyarakat di saat-saat tertentu,”ujarnya.
Selain ikut bergerak dalam persoalan penanggulangan inflasi, Dinas Pangan juga turut mengambil andil dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Salah satunya dengan cara mendorong program menanam di perkarangan rumah. Sasarannya setiap rumah tangga yang memiliki lahan di pekarangan rumah mereka.
Derry mengatakan program ini bertujuan bukan untuk industri dan pertanian skala besar namun ditujukan pada rumah tangga dalam bentuk kelompok, demi mengurangi aktivitas biaya konsumsi masyarakat dari luar.
“Tahun sekarang kegiatannya dalam bentuk hibah bibit, setiap kelompok penerima yang dinilai layak sebelum menerima bantuan akan di SK-kan oleh Gubernur dan dibekali ilmu teknis penanaman. Tentunya kegiatan tersebut berlansung dibawah pengawasan dan sesuai dengan ketentuan,”ungkapnya.
Selain itu, Dinas Pangan juga memiliki program untuk menekan konsumsi beras melalui optimalisasi pengolahan bahan pangan non beras dalam bentuk bantuan peralatan dan edukasi terhadap kaum perempuan para ibu rumah tangga. Pelaksanaan program ini dikerjasamakan dengan organisasi TP-PKK.
“Kita memberikan bantuan kepada kelompok pengolahan pangan lokal berupa uang untuk membeli peralatan. Selain itu, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penerima bantuan agar mereka mampu mengkreasikan produk pangan lokal,” tuturnya.
Selain memperhatikan ketersediaan dan harga, pihaknya juga memiliki focus untuk memastikan keamanan pangan melalui pengawasan, baik untuk bahan pangan yang telah beredar maupun yang belum beredar. Khusus untuk yang belum beredar dilakukan melalui pengawasan Post market dan Pre market dengan skema sertifikasi, sedangkan untuk yang belum beredar dilakukan dengan uji laboratorium.
Raih Penghargaan dan Reward
Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar di bawah komando Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy melalui Dinas Pangan terkait persoalan ketahanan pangan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat melalui Raihan berbagai penghargaan.
Diantaranya, pada akhir Juli (28/7) lalu Provinsi Sumbar mendapat penghargaan Bapanas Award 2024 dari Kepala Badan Pangan Nasional atas keberhasilannya dalam menstabilkan harga dan meningkatkan aksebilitas pangan masyarakat, atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar menerima hadiah mobil Satabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Selain itu pada acara puncak World Food Safety Day Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumbar masuk kedalam 5 OKKPD terbaik di Indonesia, atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar dihadiahi 1 unit mobil laboratorium keamanan pangan.
Kemudian Pemprov Sumbar juga memperoleh penghargaan Kategori A di bidang Sistem Managemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Distribusi Pangan dengan predikat sebagai provinsi terbaik 1.
Selanjutnya yang terbaru, pada pertengahan September (19/9) lalu, Provinsi Sumbar sukses meraih penghargaan Merdeka Award 2024 untuk kategori daerah yang berhasil menciptakan kemandirian pangan secara nasional dari salah satu grup media ternama di Indonesia. (Rds/adv/bud)
