“Hak asasi pekerja migran harus dilindungi, baik mereka sedang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Kolaborasi internasional juga menjadi bagian penting dalam memastikan negara-negara tujuan pekerja migran mematuhi perjanjian internasional mengenai perlindungan pekerja,” imbuhnya.
Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa UGM menanyakan bagaimana peran struktural Kemendagri mempengaruhi perlindungan pekerja migran. Dirjen Teguh menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil memainkan peran kunci dalam memastikan seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran, terdata dengan baik
“Data kependudukan adalah fondasi utama dalam perlindungan HAM. Dengan data yang valid dan sistematis, kita bisa memastikan bahwa tidak ada warga negara yang terlewat dalam sistem perlindungan kita, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri,” jelas Dirjen Teguh.
Ia menambahkan bahwa Kemendagri juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan program-program terkait perlindungan PMI, termasuk sosialisasi mengenai risiko TPPO dan bantuan hukum, bisa tersampaikan dengan baik di tingkat lokal.
Di akhir pertemuan, Dirjen Teguh memberikan semangat kepada mahasiswa Fisipol UGM untuk terlibat lebih jauh dalam isu-isu sosial dan HAM, khususnya terkait pekerja migran. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berfokus pada teori di bangku kuliah, tetapi juga aktif berkontribusi melalui advokasi, penelitian, dan kerja sosial di masyarakat.
“Kalian adalah generasi penerus bangsa. Tantangan ke depan semakin kompleks, dan kami berharap kalian bisa menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat,” ujar Dirjen Teguh.
Mahasiswa pun merespons dengan antusiasme tinggi, merasa termotivasi untuk lebih berperan aktif dalam advokasi perlindungan HAM pekerja migran dan isu-isu sosial lainnya.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Kemendagri dan mahasiswa UGM untuk mempererat kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di Indonesia.
Dirjen Teguh berharap kunjungan semacam ini dapat terus berlanjut, sehingga pemerintah dan akademisi bisa saling mendukung dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.[mut]
