KAIRO, OTONOMINEWS.ID – Selain mengelola data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Integrasi data kependudukan dengan sektor perbankan, memungkinkan proses verifikasi identitas penduduk dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC (electronic Know Your Customer).
Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam beberapa diskusi dengan para penggiat Digital Public Infrastructure (DPI) di forum Global DPI Summit, Selasa (1/10/2024). Konferensi Tingkat Tinggi tersebut diselenggarakan di St. Regis, New Capital, Kairo, Mesir pada 1-3 Oktober 2024.
Dirjen Teguh menjelaskan, dengan memanfaatkan sistem e-KYC, verifikasi identitas bisa dilakukan secara real-time. “Hal ini sangat membantu dalam mempercepat akses masyarakat ke layanan sektor keuangan dan perbankan,” jelas Dirjen Teguh.
Ia juga menekankan pentingnya peran Digital Public Infrastructure (DPI) dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan perbankan.
Salah satu terobosan yang dipresentasikan Dirjen Dukcapil adalah kolaborasi dengan DANA, platform dompet digital terkemuka di Indonesia. Kerja sama ini memungkinkan penggunaan data kependudukan untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di Indonesia.
“Dengan memanfaatkan system online verification dari Ditjen Dukcapil ke dalam sistem DANA, masyarakat dapat mengakses sistem keuangan digital secara mudah dan dapat melakukan berbagai transaksi finansial dengan lebih cepat dan aman.”
Dirjen Dukcapil juga menyinggung kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, yaitu data kependudukan berbasis NIK telah terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan nasional.
Saat ini lebih dari 277 juta dari 282 Juta penduduk telah terdaftar dan mendapatkan fasilitas kepesertaan dari BPJS Kesehatan. Hal ini hanya memungkinkan karena BPJS Kesehatan telah terintegrasi dengan sistem Dukcapil untuk proses verifikasi dan validasi data kependudukan calon peserta secara lebih cepat dan akurat.
“Infrastruktur digital yang kami bangun tidak hanya untuk melayani administrasi kependudukan, tetapi juga memperluas akses layanan Kesehatan, bantuan pra kerja, subsidi dan sektor-sektor lainnya,” tegasnya.
Menurut Dirjen Teguh, langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Indonesia untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang modern dan berbasis digital dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045
