“SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD,” papar Dirjen Teguh.
Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.
“Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif,” kata Dirjen Teguh.
Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil.
Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el telah sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.
Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.[zlj]
