JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi yang memadai antara perencanaan pusat dan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri mengadakan Training of Trainer (ToT) Penginputan Modul E-Walidata dan RPJPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Cityloog Hotel Tebet, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan lantaran adanya pengembangan fitur yang diimplementasikan dalam SIPD Republik Indonesia serta dalam rangka memaksimalkan keterisian pemanfaatan data sektoral daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam SIPD Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, Plh. Direktur Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bob Ronald F. Sagala menekankan pentingnya peran pemda dalam hal pengelolaan data sebagai acuan dalam merencanakan.
“Untuk merumuskan program yang tepat sasaran, diperlukan data dan informasi pembangunan daerah, termasuk data tingkat kapabilitas SDM daerah yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan Pemda dalam pengelolaan data statistik sektoral yang berbasis digital,” tutur Bob, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (5/10).
Menurut Bob, pemahaman fitur-fitur tersebut oleh pemerintah daerah akan menjamin ketersediaan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
