JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Ia mengungkap sejumlah alasan yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo.
“Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional,” kata R Haidar Alwi, Senin (7/10/2024).
Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6 persen dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.
Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53 persen dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.
Namun, R Haidar Alwi melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan.
“Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah,” jelas R Haidar Alwi.
Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya. Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 yang masing-masing (0,03 persen), (0,08 persen), (0,18 persen), (0,03 persen), dan (0,12 persen). Terakhir kali Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut yakni tahun 1999 silam.
“Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” tutur R Haidar Alwi.
Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.
Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.
Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global.
Menurut R Haidar Alwi, tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berkontribusi terhadap angka kriminalitas nasional yang bertambah.
“Ke-tiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi,” ujar R Haidar Alwi.
Nantinya, tugas Polri akan semakin berat karena di sisi lain terdapat masalah sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Tantangan berat tersebut hanya bisa dihadapi secara optimal dengan struktur Polri saat ini yang sudah kuat dari pucuk hingga ke akarnya.
