Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada serentak.
“Ke-empat, alasan geologis. Yaitu ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional,” lanjut R Haidar Alwi.
Menurut BMKG, gempa megathrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Tidak hanya berpotensi menyebabkan tsunami, kerusakan lebih luas dan lebih banyak korban jiwa maupun kehancuran infrastruktur. Akan tetapi juga gangguan ekonomi yang luar biasa, krisis kemanusiaan hingga pergeseran sosial dan politik.
“Ke-lima, alasan kinerja. Kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tergambar dari adanya kesesuaian antara hasil survei internal Polri, lembaga survei nasional bahkan internasional,” imbuh R Haidar Alwi.
Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79 persen. Dari 80,98 persen pada tahun 2020 menjadi 85,77 persen pada tahun 2023.
Hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2023 mencapai 87,8 persen. Lantas, pada pertengahan 2024, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara hasil riset lembaga internasional tahun 2023 menunjukkan bahwa Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63.
Riset ini digelar oleh International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP). IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keselamatan anggotanya maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Ke-enam, alasan inovasi dan terobosan. Dari gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya,” kata R Haidar Alwi.
Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).
Dengan adanya Direktorat PPA/PPO, diharapkan penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku menjadi lebih optimal dan komprehensif untuk memastikan hak-hak mereka terhadap keadilan dapat dipenuhi.
Selain itu, ruang kesempatan bagi Polwan untuk mengembangkan karirnya dalam rangka pengarusutamaan gender di lingkungan Polri juga semakin terbuka lebar. Selain jumlahnya yang sedikit, sebelumnya tidak banyak Jenderal Polwan yang berkesempatan menjadi pemimpin di jabatan level atas Polri.
Berkat kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga kini para penyandang disabilitas bisa menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.
“Ke-tujuh, alasan usia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan masuk usia pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang,” kata R Haidar Alwi.
Ia menegaskan, adalah sebuah kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga.
“Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah “the right place for the right person at the right time,” tutup R Haidar Alwi.
