Program, kegiatan, dan anggaran yang sudah disusun dalam proses exit strategy kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai kebijakan yang berlaku.
“Melalui kegiatan lokakarya ini, saya berharap semua pihak pemilik kepentingan yang terlibat baik di pusat maupun di daerah dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan exit strategy yang tepat dalam program SIMURP ini, terutama pada aspek penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah,” lanjut Wahyu.
Oleh karena itu, sasaran akhir proses exit strategy tentunya diarahkan pada terwujudnya berkelanjutan yang sangat kuat dalam penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi pada masa mendatang guna mendukung peningkatan layanan irigasi.
“Pelaksanaan lokakarya ini menghasilkan kriteria dan indikator exit strategy penguatan KPI yang digunakan sebagai alat untuk menapis kegiatan prioritas, daftar kegiatan prioritas tahunan dan lima tahunan, peta stakeholders atau aktor pemilik kepentingan dan bentuk komitmen/dukungan serta kontribusinya terhadap penguatan KPI dan skema pendanaan berkelanjutan untuk penguatan KPI guna mendukung kinerja pengelolaan irigasi di daerah,” pungkas Wahyu.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian, serta perwakilan pemerintah daerah lokasi Program SIMURP yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB, serta Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Banyuasin, Musi Banyuasin, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Demak, Grobogan, Jember, Katingan, Bone, Takalar, Pinrang, Pangkajene dan Kepulauan, Konawe, Nagekeo dan Lombok Tengah.
