GORONTALO.OTONOMINEWS.ID – Kepala Bappeda Pohuwato Ir. Irfan Saleh S. PT., M.Si, memilih judul Proyek Perubahan Tata Kelola Data Layanan Dasar Sebagai Basis Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Pohuwato. Hal ini dilatar belakangi karena daerah Pohuwato masih tertinggal jauh dari kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo. Ini dibuktikan dengan kinerja capaian SPM pada triwulan II baru sebesar 33,87 persen.
“Tata kelola data layanan dasar ini sudah sesuai dengan amanah peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 -2024. Juga sesuai amanah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, “ujar Irfan Saleh, Senin (21/10/2024).
Selain itu, tambah dia, tata kelola layanan dasar ini lebih dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelayanan Standar Minimal.
Menurutnya, ada beberapa catatan, untuk jangka pendek, proper ini bertujuan yakni membuat SK Bupati tentang tim koordinasi pengelola Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, mengeluarkan Surat Edaran Bupati yang menjadi panduan OPD dalam tata kelola data layanan dasar (SPM). Termasuk menyusun rencana aksi SPM dan rencana kerja anggaran (RKA) OPD pengelola SPM tahun 2025
Lebih lanjut, proyek perubahan yang diterapkan nanti, bermanfaat untuk organisasi, sehingga tersedianya layanan dasar yang akurat dan ter “update”, serta mudah diakses untuk proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian SPM secara efektif dan efisien, terlaksananya evaluasi Rencana Kerja OPD pengelola SPM secara efektif. Demikian juga dengan program dan kegiatan yang terkait dengan layanan dasar pada RPJMD tahun 2025 – 2029 bisa terlaksana dengan baik.
“Manfaat lainnya adalah, tersusun dokumen rencana aksi SPM sebagai lampiran. Tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Kelaborasi Pemenuhan Layanan Dasar Warga,” katanya.
