Masih terkait dengan tata kelola data layanan dasar,. tahapannya untuk Output Jangka Pendek yakni tersedianya SK dan surat edaran bupati serta dokumen rencana aksi SPM dan RKA 2025 OPD 2025.
Sedangkan Outcome, yakni terlaksananya penyusunan Perda RPJMD tahun 2025 – 2029 yang memprioritaskan pencapaian layanan dasar melalui pemenuhan SPM.
Setelah sekitar 1 bulan 2 minggu Proper ini dijalankan, beberapa hal telah dicapai yakni dari sebelumnya tidak adanya regulasi SPM, saat ini telah tersedia 2 regulasi, kemudian pada triwulan II capaian pelaporan SPM hanya 33,87 peren, saat ini telah naik menjadi 75,62 persen. Juga dokumen rencana aksi 7 OPD sudah tersedia, dari sebelumnya tidak ada.
Oleh karena itu, dengan adanya capaian dalam tata kelola pelayanan maksimal ini, kedepannya diharapkan, tentu layanan dasar ini akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Juga akan dituangkan dalam peraturan bupati tentang penerapan SPM. Serta peraturan daerah tentang RPJMD tahun 2025 – 2029 yang memprioritaskan layanan dasar sebagaimana terget jangka menengah dan jangka panjang proper ini.
Yang membuat Irfan tetap bersemangat dalam melakukan terobosan “proyek perubahan”, karena didukung oleh Ketua DPRD Pohuwato dan beberapa pimpinan OPD. Ini sudah dibuktikan melalui surat pernyataan dukungan atas pelaksanaan “proyek perubahan” yang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Pohuwato.
“Saya yakin, penerapan SPM yang sudah membaik ini akan terus terjaga,yang pada akhirnya akan berdampak dalam peningkatan kinerja perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SPM Kabupaten Pohuwato, setiap tahunnya”tutup Irfan.
Sementara itu, Bupati Pohuwato periode (2021 – 2024) Saiful Mbuinga ketika ditemua irfan sebelum menjalani cutinya, mengaku bersyukur dan sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepala Bappeda dalam tata kelola layanan dasar SPM Pohuwato melalui proyek perubahan.
“Proyek perubahan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja pemenuhan SPM masa yang akan datang, “ujar Saiful singkat. (Abuzakir Ahmad)
