Tunjangan untuk guru dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah sampai saat ini masih terus dikawal pencairan tunjangannya dan sebagainya.
Namun begitu, Sekjen PULDAPII Ustadz Basuni Iskandar menyoroti ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan perhatiannya, terutama soal ijin operasional pendirian Pesantren dan Madrasah bahkan Sekolah Tinggi yang masih ada kendala, sulitnya perizinan dari regulator.
Kemudian soal Moratorium Ijob (Ijin Operasional Pendidikan) Sekolah Tinggi Keagamaan atau Ma’had Aly sebagai salah satu kelanjutan pendidikan Pesantren perlu ditinjau kembali kebijakannya.
Ustadz Basuni Iskandar juga berharap dunia dakwah dan berbagai ormas agar mendapatkan perhatian penuh tanpa memandang bulu.
“Kami sangat berharap adanya perbaikan yang signifikan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan benteng terakhir umat yang sampai saat ini terus berkontribusi positif dalam mencerdaskan anak bangsa,” ungkapnya.
PULDAPII yang baru saja melangsungkan pertemuan nasional (Multaqo) ke-14 memantapkan komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antar anggota dan mitra terkait.
Sejumlah keputusan yang dihasilkan diantaranya, pembangunan gedung sekretaiat PULDAPII sebagai rumah bersama bagi 115 lembaga angota PULDAPII dari Aceh sampai Papua, meningkatkan kualitas guru ke jenjang pendidikan S-2 dan S-3 di dalam dan luar negeri.
Bekerjasama dengan MUI dalam mendapatkan Sertifikasi Da’i dengan menyertakan sebanyak mungkin anggota PULDAPII dan memperluas jangkauan anggota hingga pelosok nusantara melalui kegiatan roadshow pengurus dan menggelar Expo Pendidikan Nasional.
“Lahirnya Kabinet Merah Putih memunculkan harapan baru seperti sinar fajar di pagi hari yang cerah. Saatnya kita bergandeng tangan untuk membangun tanah air ini dengan energi positif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat,” tandas Ustadz Basuni.[zlj]
