“BRICS masih sangat bergantung pada batu bara dan migas, yang di satu sisi bisa memberi dorongan ekonomi jangka pendek, namun berpotensi bertentangan dengan agenda hijau kita di masa depan,” ujar Masyita.
Lebih lanjut, Masyita juga mengingatkan agar Indonesia tidak terlena dengan standar keberlanjutan yang cenderung lebih longgar di BRICS dibandingkan dengan standar negara-negara Barat.
“Ada risiko greenwashing jika kita tidak hati-hati, di mana proyek-proyek yang sebenarnya kurang ramah lingkungan diberi label hijau,” tegasnya.
Menurut Masyita standar hijau yang tinggi harus tetap dijaga agar keanggotaan di BRICS ini mendukung reputasi Indonesia dalam upaya mitigasi iklim global.
Untuk memastikan bahwa BRICS membawa dampak positif bagi keberlanjutan Indonesia, Masyita menekankan pentingnya Indonesia aktif dalam mendorong implementasi proyek hijau yang substansial.
“Ini bukan sekadar soal pendanaan, tetapi kesempatan untuk menunjukkan komitmen pada standar hijau yang tinggi. Indonesia dapat menjadi contoh bagi anggota BRICS lainnya dan memastikan proyek-proyek yang digarap menghasilkan kemajuan nyata dalam aksi iklim,” ujar Masyita.
Masyita juga menambahkan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menjadi langkah besar menuju ekonomi yang lebih tangguh dan beragam, namun semua itu harus disertai dengan komitmen hijau yang kuat.
Keanggotaan ini bukan hanya soal mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga soal memimpin dengan contoh bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan agenda hijau.
“Jika kita berhasil memanfaatkan momentum ini dengan bijak, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dalam menghadapi perubahan iklim,” tutup Masyita.[zlj]
