“Anggaran pendidikan kita hanya Rp 665 triliun hingga Rp 700 triliun pada tahun 2024. Pemerintah beralasan anggaran yang ada tidak akan cukup jika dipaksakan untuk program sekolah gratis bagi swasta.
“Kami mendorong agar anggaran pendidikan yang ada dapat ditambahkan sehingga program sekolah gratis secara menyeluruh dapat terealisasi,” pungkas Politisi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Nita menyoroti anggaran pendidikan yang terbagi-bagi dalam setiap Kementerian. Menurutnya anggaran pendidikan seharusnya dikelola oleh satu Kementerian saja sehingga anggaran yang ada dapat terserap dengan baik.
“Anggaran pendidikan kita terbagi-bagi ya seharusnya kan satu Kementerian saja yang kelola sehingga lebih maksimal. Seharusnya pemerintah patuh pada amanat undang-undang pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan artinya secara menyeluruh tidak memandang negeri atau swasta,” pungkasnya.[zlj]
