“Dari 149 juta penduduk Indonesia yang bekerja, 55 persen kualifikasi pendidikannya masih SMP ke bawah. Ini tentu menjadi salah satu indikator pengganggu produktivitas. Inilah yang terus kita intervensi, karena produktivitas sangat berkaitan dengan kualitas SDM serta budaya kerja yang dianut,” ujar Aris.
Namun demikian, Aris mengapresiasi Pemprov Sumbar, yang terus berupaya mengukur tingkat produktivitas usaha-usaha di Sumbar sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kemenaker RI. Termasuk dalam hal penilaian Siddhakarya, di mana Sumbar merupakan provinsi ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia yang telah menuntaskan proses penilaian ini.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Nizam Ul Muluk menyebutkan, penilaian Siddhakarya Sumbar 2024 diikuti oleh 30 perusahaan yang kemudian dikerucutkan menjadi 14 perusahaan. Dari jumlah tersebut, kemudian dilakukan filterisasi hingga memunculkan 10 perusahaan finalis.
“Penilaiannya dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk langsung oleh Kemenaker RI. Dari 10 perusahaan finalis, empat di antaranya akan kita ikutkan dalam penilaian Paramakarya tingkat nasional,” ujar Nizam.
Ada pun sepuluh perusahaan finalis pada penganugerahan Siddhakarya Sumbar tahun 2024 terdiri dari 6 perusahaan dengan kategori unggul dan 4 perusahaan kategori berkembang. Enam perusahaan kategori unggul itu antara lain, PT Hilma Fadhila (Tanah Datar), RSIA Permata Bunda (Kota Solok), PT Statika Mitrasarana (Padang), UMKM Tenggang Raso (Padang), PT BPRS Jam Gadang (Bukittinggi), dan PT Restu Ibu Meditama (Padang).
Sementara itu empat perusahaan kategori berkembang antara lain, PT AMP (Padang), Perumda Padang Sejahtera Mandiri (Padang), PT BPRS Solok Sakato (Kota Solok), dan PT Cinoxmedia Network Indonesia (Kota Solok). Selain penghargaan Siddhakarya, dalam kesempatan itu empat Kepala Daerah juga meraih Lencana Produktivitas selaku Pembina Produktivitas terbaik, antara lain Wali Kota (Wako) Solok, Pj Wako Padang, Pjs Wako Bukittinggi, dan Pjs Bupati Tanah Datar. (wan/adpsb/isq)
