Selanjutnya, mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah
tertera dalam RPJMD, menentukan dan menciptakan produk/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan market setempat, serta menentukan model bisnis dan milestone jangka menengah dan jangka panjang yang hendak digapai.
“Kita berharap melalui kegiatan workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDES di Sumbar dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, terutama sekali dalam bentuk PAD bagi daerah dan desa,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Audy juga menyinggung peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional, termasuk akselerasi pencapaian target nasional dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMD.
“Seharusnya GCG didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ini bertujuan agar BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip GCG, guna mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Audy lagi. (Wan/adpsb/nov)
