BALI.OTONOMINEWS.ID– Kemendagri terus memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah melalui digitalisasi. Langkah ini diwujudkan dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
Sebagai bagian dari upaya itu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Kemendagri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali belum lama ini.
Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola data statistik sektoral yang terintegrasi.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam mempercepat akses teknologi bagi masyarakat, memperkuat ekonomi digital, mengurangi potensi korupsi, serta menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif dan inklusif di tingkat nasional maupun global,” ujar Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (3/11).
Restuardy menekankan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari strategi untuk mendukung Tujuan Pembangunan Nasional, khususnya dalam kerangka Transformasi Ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
SIPD RI, yang diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023, kini menjadi platform utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan data dan informasi pemerintahan. Sistem ini mencakup modul-modul utama seperti E-Walidata, Data Perencanaan, dan Pemutakhiran Data.
“SIPD RI menjadi instrumen penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat,” katanya.
Restuardy menambahkan bahwa saat ini lebih dari 8.323 data sektoral telah terintegrasi dalam E-Walidata, termasuk sinkronisasi data dari BPS, Dapodik, ATR/BPN, dan Dukcapil.
