Nevi mengutip dari data yang ia peroleh dari Kementerian Investasi/BKPM, bahwa kebijakan ini memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, dengan nilai ekspor produk turunan nikel yang melonjak dari 3,3 miliar dollar AS pada 2017 menjadi 33,8 miliar dollar AS di 2023.
Namun, Nevi juga mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. “Kita harus memastikan proses ini tidak terhenti di tengah jalan. Produk yang dihasilkan harus mampu bersaing di pasar internasional, dan ini membutuhkan investasi dalam teknologi serta SDM yang berkualitas,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pelatihan dan pengembangan tenaga kerja menjadi prioritas untuk mendukung industri yang tumbuh pesat ini.
Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah gugatan internasional, seperti yang diajukan oleh Uni Eropa ke WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. “Gugatan ini menunjukkan bahwa hilirisasi kita berdampak besar di tingkat global. Namun, kita harus tetap fokus melanjutkan kebijakan ini dan memperkuat daya saing dengan memperhatikan standar lingkungan serta kualitas pekerja,” tutur Nevi.
Selain itu, anggota DPR yang bermitra dengan kementerian investasi ini mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa hilirisasi membawa manfaat berkelanjutan.
“Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan, dan listrik, adalah kunci untuk mendukung hilirisasi. Saya menegaskan, bahwa sangat penting terkait transparansi dan data akurat dalam eksekusi program ini,” tambahnya.
“Melalui hilirisasi, kita tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan industri dalam negeri. Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi Indonesia,” tutup Hj. Nevi Zuairina.
