JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) terus mengajak dan memacu pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan transparan.
Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penerapan Program Review yang diadopsi dari praktik evaluasi publik yang sukses dijalankan di Jepang. Program ini dinilai berdampak positif dan terbukti dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terkait Program Review yang merupakan inisiasi dari Koso Nippon (Japan Initiative).
“Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah,” kata Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (06/11/2024).
Penandatanganan MoU telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Command Center BSKDN Kemendagri. Adapun kerja sama tersebut menghasilkan pelaksanaan Program Review yang menjadi pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
“Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana Program Review dijalankan di Toyama Jepang, telah mengevaluasi 6.000-an program pemerintah, yang pelaksanaannya mungkin saja dapat kita adopsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ungkap Yusharto.
