“Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing (SKI, 2023). Today’s event is essential in strengthening cross-sector collaboration within government and non-governmental bodies to build commitment for a healthy, resilient society through the 9 pillars of Healthy City,” kata Chief of Health, UNICEF Indonesia Mrunal Shetye.
Partisipan berasal dari 11 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, mengikuti rangkaian advokasi dengan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Biro/Bagian Kesra, Bappeda, dan Dinas Kesehatan dengan keluaran yang diharapkan pada pemerintah daerah yaitu terbentuknya kerangka awal kelembagaan dan Forum KKS dan terbentuknya komitmen bersama serta terbentuknya rencana tindak lanjut penyelenggaraan KKS di Provinsi Maluku.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penyelenggaraan KKS yang dituangkan pada Berita Acara dengan muatan Rencana Tindak Lanjut di dalamnya.
“Kemendagri dan Kemenkes menjadi pembina Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Nasional, sehingga Kabupaten/Kota Sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan, untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor,” kata Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan Ely Setyawati.
