JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengingatkan Pemerintah untuk tidak sering mengganti kurikulum pendidikan, menyusul isu akan digantinya Kurikulum Merdeka usai pergantian rezim pemerintahan.
Menurutnya, perubahan kurikulum setiap kali ada pergantian menteri memerlukan banyak usaha dan berdampak signifikan.
“Sebenarnya isu ini hampir selalu terjadi, di mana setiap periode pemerintahan ganti, kurikulum pendidikan juga berganti. Lantas banyak sekali yang harus dilakukan untuk proses perubahan itu,” kata Sofyan Tan, Kamis (7/11/2024).
Isu tentang perubahan Kurikulum Merdeka telah menjadi pembicaraan di publik dan media sosial, dengan berbagai meme dan pembahasan yang menyiratkan kekhawatiran masyarakat. Sofyan menyebut wajar apabila masyarakat merasa resah dengan isu pergantian kurikulum.
“Karena anak-anak juga baru mulai terbiasa dengan Kurikulum Merdeka. Termasuk orangtuanya yang juga pasti ikut beradaptasi untuk berbagai kebutuhan anak,” tuturnya.
Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Sofyan meminta Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor soal kebijakan kurikulum pendidikan di sekolah. Abdul Mu’ti menyatakan masih akan melakukan evaluasi di awal masa kerjanya.
“Makanya kemarin saya bilang waktu rapat sama Pak Menteri jangan muncul cameo(pameo) setiap pergantian menteri lantas penggantian kebijakan maupun kurikulum,” ungkap Sofyan.
Sofyan mengingatkan bahwa pergantian kurikulum akan berdampak terhadap berbagai infrastruktur layanan pendidikan, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM). Khususnya bagi 3.328.000 guru di seluruh Tanah Air.
“Pergantian kurikulum akan mempengaruhi lebih dari 3 juta guru. Kasihan, mereka harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru. Padahal yang kemarin aja mereka juga sudah kesulitan,” sebutnya.
