Karena itu, ia berharap arsitektur ketatanegaraan yang berhasil dibangun ini jangan sampai dirusak gara-gara polisi tidak berlaku netral dalam Pilkada.
“Kalau kita berpikir sustainability, tolong Kapolri dan anggota Parcok jangan ikut campur dalam Pilkada. Biarkan para cagub berlaga dengan fair dan demokratis,” tegasnya.
Todung juga mengingatkan negara membayar polisi melalui pajak dari rakyat. Maka polisi harus adil terhadap rakyat, jangan memihak orang kuat dan yang punya uang.
“Semua harus diperlakukan adil dan terhormat. Maka kepada polisi harus menjaga Pildaka Sumut yang tertib, damai, penuh kegembiraan dan tidak menjadi ajang tekanan dan intimidasi,” tegas Todung.
“Jagalah wibawa polisi di mata rakyat. Jangan khianati rakyat,” tuntas Todung.
