JAKARTA.OTONOMINEWS.ID– Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 Mulyanto menyebut keberadaan beking tambang ilegal kian membahayakan. Perannya bukan hanya melindungi pelaku tambang ilegal agar tidak terjerat hukum tapi mulai menyerang pihak-pihak yang coba memperkarakannya.
Karena itu Mulyanto minta Presiden Prabowo turun langsung memimpin pemberantasan beking tambang ilegal. Keberadaan beking ini harus diberantas secara tuntas oleh pimpinan negeri ini karena melibatkan orang-orang berpangkat dan berjaringan.
“Keberadaan beking itu bukan hanya merugikan keuangan negara tapi merusak lingkungan hidup. Karena itu keberadaannya harus dianggap sebagai musuh negara,” kata Mulyanto geram, Sabtu (23/11/2024).
Mulyanto menyebut insiden tragis di Solok Selatan, Sumatera Barat, di mana ada polisi menembak polisi karena terkait tambang ilegal galian C di wilayah itu merupakan bukti tindakan beking makin membahayakan.
Sebelumnya ada pula kasus Ipda Rudy Soik di NTT yang mengungkap praktik penimbun BBM ilegal yang dibeking oknum polisi dan sekarang malah dipecat. Dalam kasus-kasus tersebut, terlihat yang menjadi korban justru adalah polisi baik.
“Penyebabnya karena pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani berbagai kasus penyimpangan sumber daya energi nasional,” tegas Mulyanto.
“Misalnya terlihat dari molornya pengesahan pembentukan Satuan Tugas Pertambangan Tanpa Izin (Satgas PETI), padahal SK nya tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden. Padahal infonya sudah lama di tangan Presiden. Tapi belum ditandatangani,” lanjut Mulyanto.
Mandeknya pengesahan aturan yang akan dibentuk lewat Keputusan Presiden (Keppres) ini, membuat politisi PKS tersebut geram lantaran belakangan banyak kasus tambang ilegal yang menelan banyak korban.
Karena itu Mulyanto meminta Presiden Prabowo segera membentuk Satgas PETI ini.
