“Keengganan untuk menutup program yang gagal. Gagal sekalipun kalau sudah ada program ya sudah jalan saja gitu, sehingga tidak akan ada upaya untuk memperbaiki. Nah ini barangkali mental block yang ada pada sebagian penyelenggara negara yang harus kita coba terabas, sehingga akan memungkinkan orang untuk bisa melakukan inovasi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, terkait hambatan dalam pengembangan inovasi, Yusharto juga menggarisbawahi kurangnya hilirisasi inovasi. Meskipun banyak inovasi yang telah dikembangkan, tapi pemanfaatannya masih belum optimal di tingkat daerah.
Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat menjadi unit utama dalam memanfaatkan hasil inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Ditengarai sudah banyak inovasi tetapi pemanfaatannya masih kurang. Pemerintah daerah ini diharapkan akan menjadi unit yang akan menggunakan atau mempunyai hilirisasi hasil-hasil inovasi untuk dipergunakan pada berbagai kegiatan pemerintahan,” terangnya.
Dia juga membeberkan sejumlah hambatan inovasi lainnya seperti proses birokrasi yang rumit, keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial di tingkat pemerintah daerah, hingga keterbatasan infrastruktur teknologi.
“Masih banyak sekali daerah yang berada di blank spot area, lalu kompetensi SDM yang masih terbatas, interoperability dari aplikasi, lalu rentannya isu keamanan data, serta literasi digital masyarakat yang masih cukup rendah,” tambahnya.
Untuk mengatasi hambatan ini, Yusharto mendorong setiap Pemda meningkatkan kepemimpinan visioner, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan kerja sama antar aktor. Kerja sama ini termasuk dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas. Selain itu, budaya inovasi perlu dibangun melalui penerapan proyek-proyek perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Pemda.
“Apabila kepemimpinan lalu kompetensi mungkin kurang, ya kita berharap ada kerja sama. Ini juga akan menjadi pendorong untuk melakukan terjadinya inovasi. Faktor yang berikutnya yaitu budaya inovasi,” pungkasnya.[zlj]
