Di tingkat provinsi misalnya, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.
“Meskipun angka [inflasi provinsi] yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.
Dirinya menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi.
Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.
Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga. Hal ini di antaranya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).[zlj]
