JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, PDI Perjuangan tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI.
Hal itu disampaikan R Haidar Alwi merespon pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah acara di Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024.
“Tidak bisa dipaksakan karena mayoritas publik menolak. Mulai dari aktivis, mahasiswa, pakar, pengamat hingga 7 dari 8 fraksi di DPR tidak setuju. Yang setuju hanya PDIP dan tokoh-tokoh yang terafiliasi dengannya,” kata R Haidar Alwi, Jumat (13/12/2024).
Meskipun wacana tersebut telah bergulir sejak belasan tahun lalu dan selalu timbul-tenggelam, namun kali ini motivasinya patut dipertanyakan. Sebab, PDI Perjuangan mulai gencar setelah mengalami kekalahan pada pemilu 2024 dan menjadikan Polri sebagai salah satu “kambing hitamnya”. Baik dalam pilpres maupun pilkada.
Padahal sebelumnya, PDI Perjuangan menyebut kalau mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI adalah sebuah kemunduran. Bahkan, cawapres yang diusungnya, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa reformasi kepolisian tidak perlu perubahan posisi institusi.
