TOKYO, OTONOMINEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri mengadakan kunjungan resmi ke Tokyo, Jepang pada 4 Desember 2024, untuk memperkuat kerja sama antar negara dalam hal pemanfaatan data kependudukan.
Kunjungan ini dilaksanakan di dua lokasi penting, yaitu National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo. Ikut mendampingi Wamendagri Bima Arya yaitu Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum dan jajaran pejabat administrastor dan pengawas, beserta Judha Nugraha, Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), dan Maria Renata Hutagalung, Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Tokyo. Bima Arya mendorong pemanfaatan data kependudukan yang lebih efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Bima Arya menegaskan pentingnya optimalisasi data kependudukan dalam berbagai program kebijakan publik. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir adalah kunci dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif, terutama di era digitalisasi seperti sekarang.
“Kita perlu memastikan bahwa seluruh warga negara kita, baik di dalam maupun luar negeri, tercatat dan terdata dengan baik. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Bima Arya saat melakukan kunjungan di KBRI Tokyo, Rabu (4/12/2024).
Bima Arya juga membahas peran penting Ditjen Dukcapil dalam menyediakan akses layanan kependudukan yang inklusif. Ia mengakui bahwa masih banyak wilayah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan ini, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Untuk itu, Wamendagri mendorong pemanfaatan layanan berbasis digital agar seluruh WNI dapat memanfaatkan layanan Dukcapil dengan lebih mudah, termasuk layanan lapor diri.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, juga menekankan pentingnya interoperabilitas data. Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dalam mengolah data mentah yang sangat besar. “Interoperabilitas data menjadi sangat penting agar data yang kita miliki bisa lebih cepat diolah dan dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Handayani.