“Kandisi saat ini hanya akan membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif. One Man, One Vote akan menjadi ide yang relevan kelak ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” jelas Ridho.
Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi Partai yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan karena membebani partai politik yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit karena semua Partai Politik dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.
“Partai Politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang gak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia, sehingga verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa Partai Politik untuk “mengarang” mewakili karakteristik demografis tertentu” kesal Ridho.
Menurut Ridho, pada akhirnya, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka, bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu.
“Jadi poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan Pilkada yang berbiaya mahal,” ungkapnya.
“Begitu juga Pilpres apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, apapun pilihannya, dengan catatan negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme apalagi militeristik, seperti masa sebelum Reformasi 1998,” tambah Ridho.[thd]
