“Pemprov Sumbar sangat menyadari begitu pentingnya peran BPKP Sumbar selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah agar tetap taat dalam koridor. Semua itu tentu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” kata Mahyeldi lagi.
Sementara itu dalam sambutannya, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menegaskan bahwa BPKP sesuai dengan tujuan pembentukannya, bertugas untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan APBN dan APBD. Sebab, setiap rupiah yang digunakan tersebut harus dipastikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Good and clean governance adalah sebuah keharusan. Kami memahami, bahwa masalah pembangunan sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran, demi tercapainya tujuan dari program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ucap Agustina. (*/adpsb/isq)
