JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sebagai pendapatan daerah. Pemda harus mengubah pola pikir untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) dan Penganugerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
“Melalui Rakornas ini, Bapak-Bapak kepala daerah, Sekda-Sekda nomor satu, saya minta tolong balik cara berpikirnya bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, terutama dari PAD dan dari BUMD hidupkan. PAD hanya bisa hidup kalau swastanya hidup,” kata Mendagri Tito.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah harus lebih besar daripada belanja, sehingga Pemda memiliki surplus anggaran untuk mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Anggaran tersebut, ujar Mendagri Tito, itu bisa digunakan untuk penanganan stunting, makan bergizi gratis, pembelian tanah untuk perumahan rakyat, program pendidikan hingga infrastruktur.
“Saya kira kita semua paham bahwa mengelola keuangan, baik itu negara, daerah, semua tingkatan tidak akan jauh beda. Prinsip dasarnya adalah sama kita mengelola rumah tangga. Jadi keuangan rumah tangga prinsip dasarnya bagaimana caranya agar pendapatan lebih besar dari belanja,” terangnya.
Dia berharap kepala daerah bisa berpikir tidak hanya mencari cara membelanjakan anggaran, tapi juga mampu mengoptimalkan pendapatan.
