Mendagri menegaskan, daerah-daerah yang memiliki PAD yang tinggi dibanding dana transfer pemerintah pusat akan menjadi daerah yang mandiri. Untuk itu, Pemda memerlukan evaluasi berkaitan dengan optimalisasi pendapatan tersebut.
“Saya ingin melihat dari segi pendapatan dulu [ada] evaluasi dari segi pendapatan ini,” ujarnya.
Di lain sisi, untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Sebagaimana komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia mengatakan setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil.
“Kalau kita turun ke bawah ke masyarakat, mereka sangat gembira dan sangat bahagia. Kemudian tugas kita sebagai pejabat negara adalah mempermudah, mempercepat, mempermurah. Kalau bisa membuat gratis,” ungkapnya.
Menurutnya, kerja-kerja tersebut tak bisa dilakukan sendirian. Dukungan dari kementerian/lembaga (K/L) terkait sangat penting untuk mewujudkan program yang prorakyat.
Tugas dari pejabat negara, baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yaitu mempermudah urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan membuat kebijakan yang prorakyat di berbagai bidang, seperti mempermudah perizinan bagi dunia usaha dan akses masyarakat terhadap perumahan layak.
“Saya pikir kerja sama, saling menghormati, keterbukaan, saling menghargai, itu punya power yang jauh lebih besar daripada anggaran. Dan kami mohon doa restunya supaya kita bisa memberikan perumahan bagi rakyat kita, terutama rakyat yang belum mampu,” tandasnya.[zlj]
