“Pemerintah harus memikirkan nasib mereka. Saya berharap pada tahun 2025 guru-guru madrasah swasta mendapatkan formasi yang adil dalam penerimaan PPPK atau CASN,” pinta Indra.
“Saya juga berharap mereka menerima manfaat dari Program Presiden Prabowo yang telah mengalokasikan anggaran kesejahteraan guru PNS, non-PNS, dan honorer sebesar Rp 81,6 trilyun pada APBN 2025 (28/11/24),” tambahnya.
Legislator asal Dapil Papua Selatan itu menyatakan, menjadi PPPK merupakan buruan banyak orang. Sebab, PPPK dan PNS sama-sama menawarkan stabilitas pekerjaan, kepastian gaji, dan cuti meskipun status kepegawaian PNS adalah pegawai tetap, sedangkan PPPK berdasarkan perjanjian kerja.
PPPK tidak memiliki hak mutasi seperti PNS, tapi PPPK memiliki kesempatan pengembangan karir yang ditentukan oleh perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian di instansi tempat kerja.
“PPPK juga akan menerima pensiun setiap bulan seperti PNS bila masa kerja di atas 16 tahun, tapi bila kurang 16 tahun akan diberikan semuanya saat masa pensiun,” jelas Indra.
Pada seleksi ASN tahun 2024, formasi PPPK mencapai 1.031.554 posisi. Formasi ini merupakan bagian dari total 1.280.547 formasi calon ASN. Artinya, hanya 248.993 yang diterima sebagai PNS pada tahun 2024, padahal jumlah pendaftar mencapai 3,9 juta.
Indrajaya mengaku prihatin karena rendahnya formasi yang diterima, hanya berkisar 1,5 persen ASN dari jumlah penduduk Indonesia. Formasi penerimaan ASN di negara lain bisa menjadi perbandingan. Misalnya, Malaysia sebesar 2%, Vietnam 2,9%, Filipina 1,9%, China 2,7%, dan Korsel 2%.
“Saya berharap rekrutmen ASN tahun 2025 ditingkatkan formasinya, lebih selektif dan akuntabel, serta transparan dan membuka peluang bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk melamar,” pungkas Indra.[dnl]
