JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menyusun kajian untuk mempermudah perizinan usaha di daerah, sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan kemudahan berusaha di tingkat daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Dibutuhkan kajian yang menggambarkan peran Kemendagri dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini kita perlu memberikan masukan strategi kepada Mendagri guna meningkatkan perizinan berusaha untuk meng _cover_ penduduk miskin dan menumbuhkan perekonomian daerah,” ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Kemendagri pada Jumat, 3 Januari 2025.
Lebih lanjut Yusharto juga menjelaskan, proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama menjadi salah satu hambatan utama bagi daerah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Dia menegaskan, perizinan yang berbelit-belit tidak hanya menghambat masuknya investasi, tetapi juga mempersulit pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Padahal, UMKM merupakan pilar penting perekonomian daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
“Sementara itu dari sisi pemerintah daerah (dalam kajian nanti) kita perlu memetakan apa saja yang perlu dilakukan penguatan sehingga menghasilkan layanan perizinan yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang,” ungkapnya.
